TUGAS
Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah
Akuntansi Pemerintahan
Dosen :
Zulkarnain, SE., M.Si
Oleh :
Widi Nurdiati
Akuntansi
INSTITUTE MANAJEMEN WIYATA
INDONESIA (IMWI)
Jl. Gudang No. 7 – 9 Kota Sukabumi 43112 Jawa Barat
– Indonesia
Telp (0266) 235717
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini
memberikan dampak yang positif bagi dunia usaha sehingga para penguasa dapat
memperluas kegiatan usahanya. Hal tersebut menuntut agar perusahaan dapat di
kelola dengan efektif dan efiseien. Sebab, keberhasilan sebuah perusahaan dapat
dilihat dari laporan keuangannya.
Laporan keuangan merupakan catatan informasi tentang
keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu yang digunakan untuk mengetahui
kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan
ini dijadikan sebagai media untuk mengetahui dan menilai keadaan ekonomi
dan prestasi manajemen. Oleh karena itu keandalan sebuah laporan keuangan
sangat penting karena berdampak pada pengambilan keputusan.
Fungsi dan jenis dari laporan keuangan ini berbeda – beda
disesuaikan dengan organisasi yang memerlukannya. Penggunaan laporan keuangan
sektor publik akan berbeda dengan penggunaan laporan keuangan
organisasi/perusahaan sektor swasta.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan
format laporan keuangan pemerintah dan laporan keuangan swasta yaitu laporan
keuangan pemerintah pusat ( LKPP ) tahun 2014 dengan laporan keuangan PT. BIOFARMA.
B. PERUMUSAN MASALAH
1.
Bagaimana format
laporan keuangan pemerintah dan laporan keuangan swasta ?
2.
Apa perbedaan
format laporan keuangan pemerintah dan laporan keuangan swasta ?
3.
Kenapa perbedaan
tersebut dapat terjadi ?
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah
akuntansi pemerintahan, serta untuk melakukan pengamatan tentang perbedaan
format laporan keuangan pemerintah dan laporan keuangan swasta.
D. MANFAAT PENELITIAN
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai format laporan
keuangan pemerintah dan laporan keuangan swasta serta perbedaan antara kedua
laporan keuangan tersebut.
BAB II
LANDASAN TEORI
A. PENGERTIAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan merupakan ringkasan dari proses
pencatatan, yang merupakan ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi
selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini di buat oleh pihak
manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan
kepadanya oleh pemilik perusahaan. ( Baridwan, 1997)
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia ( IAI ) laporan keuangan
adalah susunan yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuanggan dalam
sebuah entitas. Tujuan dari laporan keuangan ini adalah untuk memberikan
informasi tentang posisi keuangan ( financial position ), kinerja keuangan
(financial performance), dan arus kas ( cash flow ).
B. KOMPONEN – KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),
Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual
terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan
finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:
·
Laporan
Realisasi Anggaran
LRA merupakan laporan yang
menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang
dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan . Laporan
realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang
menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD.
LRA menyajikan informasi
realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan
pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu
periode. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi,
akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena
menyediakan informasi-informasi sebagai berikut:
a) Informasi mengenai sumber,
alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
b) Informasi mengenai realisasi
anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah
dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
LRA menyediakan informasi yang
berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai
kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara
menyajikan laporan secara komparatif.
Setiap
komponen dalam LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran
seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang
material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci
lebih lanjut atas angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
2.
Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu:
saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran
lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan,
koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran
lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara
komparatif dengan periode sebelumnya.
LP-SAL
dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan
pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan
rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan
atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.
3.
Laporan
Operasional
Laporan
Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional
keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya
disandingkan dengan periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan Laporan
Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu
unit atau seluruh entitas pemerintahan.
4.
Laporan
Perubahan Ekuitas
Laporan
Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau
ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan
koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain
berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan
akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
a)
Koreksi
kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode
sebelumnya;
b)
Perubahan
nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
Di
samping itu, suatu entitas pelaporan juga perlu menyajikan rincian lebih lanjut
dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang dijelaskan
pada Catatan atas Laporan Keuangan.
5.
Neraca
Neraca
menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban,
dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas
mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta
mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka
panjang.
Neraca
setidaknya menyajikan pos-pos berikut:
a.
Kas
dan setara kas;
b.
Investasi
jangka pendek;
c.
Piutang
pajak dan bukan pajak;
d.
Persediaan;
e.
Investasi
jangka panjang;
f.
Aset
tetap;
g.
Kewajiban
jangka pendek;
h.
Kewajiban
jangka panjang; dan
i.
Ekuitas.
6.
Laporan
Arus Kas
Pemerintah
pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis
akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk setiap periode penyajian
laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Entitas
pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit
organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum atau unit yang ditetapkan
sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum
negara/daerah.
Tujuan
pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan,
perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan
setara kas pada tanggal pelaporan.
a.
Aktivitas
operasi
Arus
masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari: penerimaan
perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (pnbp), penerimaan hibah, penerimaan
bagian laba perusahaan negara/daerah dan investasi lainnya penerimaan
lain-lain/penerimaan dari pendapatan luar biasa, dan penerimaan transfer.
sedangkan arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk :
pembayaran pegawai, pembayaran barang, pembayaran bunga, pembayaran subsidi, pembayaran
hibah, pembayaran bantuan sosial, pembayaran lain-lain/kejadian luar biasa, dan
pembayaran transfer.
Jika
suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan
persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat
berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Jika entitas
pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang
peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau
untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus
diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam
catatan atas laporan keuangan.
b.
Aktivitas
investasi
Aktivitas
investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk
perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk
dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi
yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada
masyarakat di masa yang akan datang.
Arus
masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari : penjualan aset tetap,
penjualan aset lainnya; pencairan dana cadangan; penerimaan dari divestasi;
penjualan investasi dalam bentuk sekuritas. sedangkan arus keluar kas dari
aktivitas investasi terdiri dari: perolehan aset tetap; perolehan aset lainnya;
pembentukan dana cadangan; penyertaan modal pemerintah; pembelian investasi
dalam bentuk sekuritas.
c.
Aktivitas
pendanaan
Aktivitas
Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhubungan
dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang
yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang
dan utang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan
dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman
jangka panjang.
Arus
masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain: penerimaan utang luar negeri,
penerimaan dari utang obligasi, penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah
daerah, penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara. sedangkan arus
keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain: pembayaran pokok utang luar
negeri, pembayaran pokok utang obligasi, pengeluaran kas untuk dipinjamkan
kepada pemerintah daerah, pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan
negara.
d.
Aktivitas
transitoris
Aktivitas
transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk
dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas
transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak
mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari
aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK),
pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran,
serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang
dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak
ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi
kas antar rekening kas umum negara/daerah.
7.
Catatan
atas Laporan Keuangan.
Agar
informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan digunakan oleh
pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan
negara diperlukan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK memberikan
informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja
pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dalam CaLK
memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan
lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna
laporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi
dalam menyikapi kondisi keunagan neagra yang dilaporkan secara lebih pragmatis.
Pemahaman yang memadai terhadap komponen-komponen laporan keuangan pemerintah
sangat diperlukan dalam menilai laporan pertanggungjawaban keuangan negara.
Dengan memahami tujuan, manfaat dan isi/pos-pos dari setiap komponen laporan
keuangan, rakyat sebagai pengguna laporan keuangan akan lebih mudah menilai
kinerja Pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Rakyat dapat mengetahui
jumlah dan sumber dana yang dipungut/dikumpulkan oleh pemerintah dalam setiap
periodenya, bagaimana pengelolaannya, termasuk dapat menelusuri lebih jauh
penggunaan dana masyarakat tersebut serta mengevaluasi sejauhmana capaian dari
setiap program/kegiatan pemerintah.
Secara umum, struktur
CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
a)
Informasi
Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
b)
Informasi
tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
C. KOMPONEN – KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN SWASTA
Komponen-komponen
laporan keuangan sektor swasta meliputi :
1) Neraca
(Laporan Posisi Keuangan)
Neraca
menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban
dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan
asetnya dalam aset lancar dan tidak lancar serta mengklasifikasikan kewajiban
menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Neraca yang
menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :
a. Kas
dan setara kas
b. Investasi
jangka pendek
c. Piutang
pajak dan bukan pajak
d. Persediaan
e. Investasi
jangka panjang
f. Aset
tetap
g. Kewajiban
jangka pendek
h. Kewajiban
jangka panjang
i. Ekuitas
2) Laporan
laba rugi
Laporan
laba rugi merupakan sebuah laporan yang menyajikan informasi tentang
pendapatan, beban dan laba atau rugi yang diperoleh sebuah organisasi selama
periode waktu tertentu. Misalnya periode satu bulanan, tiga bulanan, enam
bulanan atau satu tahun penuh.
Laporan
laba rugi dapat disajikan dengan bentuk multiple step. Dalam laporan
laba rugi seperti ini pendapatan dikelompokkan atas pendapatan utama dan
pendapatan lain-lain. Demikian juga dengan biaya disajikan dari biaya
operasional dan biaya tidak berasal dari kegiatan utama perusahaan atau non
operasi.
Laporan
laba rugi dapat juga disajikan dengan bentuk single step (satu langkah).
Laporan ini hanya melaporkan satu informasi laba bersih yang berasal dari hasi
penguran semua pendapatan dan semua biaya melalui satu kali pengurangan.
3) Laporan
perubahan ekuitas/modal
Laporan
perubahan ekuitas/modal merupakan laporan keuangan yang menyajikan pengaruh
laba rugi tahun berjalan serta penggunaannya dan penambahan atau pengurangan
modal pemilik. Saldo awal moda ditambah atau dikurangi dengan perubahan modal
tahun berjalan akan menghasilkan saldo modal akhir tahun. Saldo modal ini akan
sama dengan total ekuitas dalam neraca.
4) Laporan
arus kas
Laporan
arus kas dapat dibuat dengan menggunakan laba rugi tahun berjalan dan neraca
komparatif yang dibuat dua tahun berturut-turut. Untuk menghitung kas bersih,
unsur-unsur pendapatan dan biaya yang tidak memerlukan penerimaan atau
pemgeluaran kas harus dikelurarkan dari unsur laba atau rugi dari laporan laba
rugi.
Laporan
arus kas memuat ikhtisar penerimaan dan pengeluaran kas dari kelompok aktivitas
operasi, investasi dan pendanaan. Hasil dari penjumlahan arus kas bersih dari
tiap kelompok aktivitas merupakan surplus atau defisit kas periode berjalan.
(Samryn, 2012: 40-44)
5) Catatan
atas laporan keuangan
Catatan
atas laporan keuangan ini berupa perincian dari suatu perkiraan yang disajikan
seperti perkiraan aktiva tetap. Catatan atas laporan keuangan juga digunakan
untuk memberi informasi mengenai kebijakan akuntansi. (Pahala Ninggolan,
2007:69)
D.
KARAKTERISTIK
LAPORAN KEUANGAN
Menurut Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan ( KSAP ) ada empat karakteristik yang merupakan
prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat
memenuhi kualitas yang dikehendaki. Empat karakteristik tersebut yaitu :
1.
Relevan, laporan
keuangan dikatakan apabila informasi yang ada didalamnya dapat mempengaruhi
keputusan pengguna dengan membanu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini
dan memprediksi masa depan.
2.
Andal, informasi
laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan atau kesalahan. Laporan
harus disajikan dengan fakta secara jujur.
3.
Dapat dibandingkan,
informasi laporan keuangan akan lebih berguna apabila dapat dibandingkan dengan
laporan keuangan sebelumnya, agar ada peningkatan.
4.
Dapat dipahami, isi
dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pengguna informasi
tersebut, dan harus disajikan sesuai dengan pemahaman para pengguna.
E.
TUJUAN LAPORAN
KEUANGAN
Tujuan laporan keuangan pemerintah
Pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi
yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat
keputusan baik ekonomi, sosial maupun politik, yaitu dengan cara :
·
Menyediakan informasi
tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
·
Menyediakan informasi
mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh
pengeluaran.
·
Menyediakan informasi
mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluiruh kegiatan dan mengelola
kebutuhan kasnya.
·
Menyediakan informasi
mengenai informasai mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam
kegiatan entitas pelaporan serta hasil – hasil yang telah di capai.
·
Menyediakan informasi
mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber –
sumber penerimaannya.
Tujuan laporan keuangan swasta :
Secara umum laporan keuangan sektor swasta memiliki
tujuan untuk menyampaikkan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan pada
suatu periode tertentu kepada para pemangku kepentingan. Kemudian dari laporan
keuangan tersebut dapt digunakan oleh para pengguna sebagai dasar dalam memilih
alternatif penggunaan sumber daya perusahaan. Tujuan yang lain yaitu membuat
keputusan investasi dan kredit, menilai prospek arus kas, dan melaporkan sumber
daya perusahaan.
BAB III
METODE
PENELITIAN
A. DESAIN PENELITIAN
Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui perbedaan format laporan keuangan pemerintah dan
laporan keuangan swasta. Kemudian penelitian ini menggunakan metode pengamatan
dengan mengamati perbedaan laporan keuangan tersebut.
B. OBJEK PENELITIAN
Objek yang
digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah pusat tahun
2014 sebagai laporan keuangan pemerintah dan PT. BIO FARMA sebagai laporan
keuangan dari sektor swasta.
C. METODE PEGUMPULAN DATA
Pengumpulan data
yang dilakukan adalah melalui sumber internet.
D. METODE ANALISIS DATA
Metode yang
dilakukan adalah dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap
laporan keuangan.
BAB IV
HASIL
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. HASIL PENELITIAN
Berdasarkan hasil pengamatan atas laporan keuangan
pemerintahan pusat tahun 2014 dan laporan keuangan PT. BIO FARMA tahun 2014
maka di dapatkan hasil sebagai berikut.
Untuk laporan keuangan pemerintah tahun 2014 ditemukan
ada 4 jenis laporan yaitu :
1.
Laporan realisasi APBN
Laporan Realisasi
APBN menggambarkan perbandingan antara APBN-P TA 2014 dengan realisasinya, yan mencakup
unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2014 -
31 Desember 2014. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2014 adalah
sebesar Rp1.550,49 triliun atau 94,81 persen dari APBN-P. Sementara itu,
realisasi Belanja Negara pada TA 2014 adalah sebesar Rp1.777,18 triliun atau
94,69 persen dari APBN-P. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari
realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1,203,58 triliun atau 94,00 persen
dari APBN-P, dan realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp573,70 triliun atau
96,18 persen dari APBN-P. Selain itu, pada TA 2014 terdapat Suspen Belanja
sebesar minus Rp97,39 Miliar.
Berdasarkan
realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terjadi
Defisit Anggaran TA 2014 sebesar Rp226,69 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto TA
2014 adalah sebesar Rp248,89 triliun atau 103,06 persen dari APBN-P, sehingga
terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp22,20 triliun.
2.
Neraca
Neraca adalah
laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2014. Jumlah Aset per 31
Desember 2014 adalah sebesar Rp3.910,92 triliun yang terdiri dari Aset Lancar
sebesar Rp262,98 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp1.309,92 triliun,
Aset Tetap sebesar Rp1.714,59 triliun, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp2,83
triliun, dan Aset Lainnya sebesar Rp620,61 triliun. Jumlah Kewajiban per 31
Desember 2014 adalah sebesar Rp2.898,38 triliun yang terdiri dari Kewajiban
Jangka Pendek sebesar Rp352,31 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar
Rp2.546,07 triliun. Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana Neto per 31 Desember
2014 adalah sebesar Rp1.012,54 triliun yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar
sebesar minus Rp85,02 triliun dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp1.097,56
triliun.
3.
Laporan arus kas
Laporan Arus Kas
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan
kas dan setara kas selama TA 2014 serta saldo kas dan setara kas pada tanggal
31 Desember 2014. Saldo Kas Bendahara Umum Negara (BUN), Kas Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN), Kas Badan Layanan Umum (BLU), dan Kas Hibah
Langsung yang telah disahkan per 31 Desember 2013 adalah sebesar RP. 67,70
riliun, sedangkan pada awal tahun 2014 terjadi koreksi sebesar minus Rp. 16,44
miliar, sehingga saldo awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung
yang telah disahkan tahun 2014 menjadi Rp. 67,69 triliun.
Selama TA 2014
terjadi penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp80,07 triliun, penurunan
kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp. 146,62 triliun,
kenaikan kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp. 248,89 triliun, kenaikan kas
dari aktivitas non anggaran sebesar Rp3,35 triliun dan penurunan karena penyesuaian
pembukuan sebesar Rp3,72 triliun sehingga mengakibatkan kenaikan kas sebesar
Rp21,83 triliun.
Dengan demikian,
saldo Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan
per 31 Desember 2014 menjadi Rp. 89,52 triliun.
Selain kas di atas,
terdapat Rekening Pemerintah Lainnya sebesar Rp. 4,65 triliun, Kas di Bendahara
Pengeluaran sebesar Rp0,32 triliun, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,15
triliun, Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp5,40 triliun, dan Kas pada BLU
yang Belum Disahkan sebesar Rp0,07 triliun. Selama tahun 2014 terdapat deposito
(Investasi Jangka Pendek) yang berasal dari Kas pada BLU yang telah disahkan
sebesar Rp4,38 triliun, sehingga saldo akhir Kas dan Bank Pemerintah Pusat
sebesar Rp95,73 triliun.
4.
Catatan atas laporan keuangan
Catatan atas
Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal,
metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain
itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka
pengungkapan yang memadai. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),
dalam penyajian Laporan Realisasi APBN, pendapatan, belanja, dan pembiayaan
diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh
dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan
ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak
atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas
diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.
Dalam CaLK ini
diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta
beberapa informasi tambahan yang diperlukan.
Sedangkan untuk
laporan keuangan PT. BIO FARMA tahun 2014 terdapat 5 laporan, yaitu :
1.
Laporan posisi
keuangan
Total aset pada tahun 2014 PT. BIOFARMA adalah sebesar Rp.
3, 044 triliun. Yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 1, 825 triliun, dan
aset tidak lancar sebesar Rp. 1,219 triliun. Total liabities tahun 2014 yaitu
sebesar Rp. 427 milyar. Yang terbagi atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp.
339 milyar dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp. 88 milyar. Sedangkan total
ekuitas adalah sebesar Rp. 2,617 triliun.
2.
Laporan laba rugi
PT. BIOFARMA tahun 2014 mendapatkan laba bersih sebesar
Rp. 580 milyar, dengan jumlah penjualan bersih sebesar Rp. 2,044, dan beban
pokok penjualan sebesar Rp. 780 milyar.
3.
Laporan perubahan
ekuitas
Saldo akhir per 31 Desember 2014 PT. BIOFARMA adalah
sebesar Rp. 1.250 triliun, yang mana mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.
4.
Laporan arus kas
Laporan arus kas ini terdiri dari :
·
Arus kas dari
aktivitas operasi dengan total sebesar Rp. 506 milyar.
·
Arus kas dari
aktivitas invesrasi dengan total sebesar ( Rp. 209 milyar ).
·
Arus kas dari
aktivitas pendanaan dengan total sebesar ( Rp. 68 milyar ).
5.
Catatan atas
laporan keuangan
Catatan ata laporan keuangan ini menjelaskan secara rinci
tentang keadaan perusahaan.
B. PEMBAHASAN
Dari uraian hasil penelitian dia atas dapat diketahui
bahwa terdapat perbedaan format laporan keuangan pemerintah dan laporan
keuangan swasta diantaranya yaitu :
1.
Dalam laporan
keuangan pemerintah ada laporan realisasi APBN sedangkan dalam laporan keuangan
PT. BIOFARMA tidak ada. Hal tersebut disebabkan karena tujuan dari kedua
organisasi tersebut berbeda. Laporan realisasi APBN digunakan oleh pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan semua aktivitas yang ada dalam pemerintahan,
seperti pendapatan, beban, dan pembiayaan selama periode tertentu.
2.
Pada laporan
keuangan PT. BIOFARMA ada laporan laba rugi sedangkan pada laporan keuangan
pemerintah tidak ada. Karena pada dasarnya pemerintah tidak memiliki tujuan untuk
mencari keuntungan, berbeda dengan tujuan
dari PT. BIOFARMA yang tujuannya adalah mencari keuntungan.
3.
Pada laporan
keuangan pemerintah dalam laporan neraca akun ekuitas terdiri dari dana lancar
dan ekuitas dana investasi. Sedangkan dalam laporan keuangan PT. BIOFARMA akun
ekuitas ada modal saham, laba di tahan,
dan laba selisih kurs.
4.
Pada laporan arus
kas, dalam laporan keuangan pemerintah terdapat arus kas dari aktivitas
investasi aset non keuangan. Sedangkan pada laporan keuangan PT. BIOFARMA hanya
ada arus kas dari aktivitas investasi.
Secara garis besar perbedaan
format antara laporan keuangan pemerintah dan laporan keuangan swasta terletak
pada tujuan dari kedua organisasi tersebut. Tujuan utama sektor pemerintah
adalah bukan mencari laba, tetapi menyediakan pelayanan kepada masyarakat dan
mensejahterakan masyarakat. Sedangkan pada PT. BIOFARMA sebagai organisasi
sektor swasta memiliki tujuan utama memaksimalkan laba untuk meningkatkan
kesejahteraan pemegang saham. Kemudian perbedaan yang lain dapat dilihat pada
tabel sebagai berikut :
No
|
Perbedaan
|
Sektor pemerintah
|
Sektor swasta
|
1.
|
Sumber pendanaan
|
Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba
BUMN/BUMD, penjualan aset negara, sumbangan, hibah
|
Modal sendiri, laba di tahan, penjualan aktiva, utang
bank, obligasi, penerbitan n saham.
|
2.
|
Sistem akuntansi
|
Basis kas
|
Basis akrual
|
3.
|
Strukur organisasi
|
Kaki
|
Fleksibel
|
4.
|
Pertanggungjawaban
|
Pertanggungjawaban kepada publik/masyarakat.
|
Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor.
|
5.
|
Karakteristik anggaran
|
Terbuka untuk publik.
|
Tertutup untuk publik
|
BAB V
PENUTUP
KESIMPULAN
Dari semua pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa
terdapat perbedaan format laporan keuangan pemerintah dan laporan keuangan
swasta. Berdasarkan objek penelitian yang di ambil yaitu laporan keuangan
pemerintah pusat tahun 2014 dan laporan keuangan keuangan PT.BIOFARMA perbedaan
tersebut dapat di lihat dari tujuan dari organisasi tersebut. Perbedaan
tersebut yaitu :
1.
Dalam laporan
keuangan pemerintah ada laporan realisasi APBN sedangkan dalam laporan keuangan
PT. BIOFARMA tidak ada.
2.
Pada laporan
keuangan PT. BIOFARMA ada laporan laba rugi sedangkan pada laporan keuangan
pemerintah tidak ada.
3.
Pada laporan
keuangan pemerintah dalam laporan neraca akun ekuitas terdiri dari dana lancar
dan ekuitas dana investasi. Sedangkan dalam laporan keuangan PT. BIOFARMA akun
ekuitas ada modal saham, laba di tahan,
dan laba selisih kurs.
4.
Pada laporan arus
kas, dalam laporan keuangan pemerintah terdapat arus kas dari aktivitas
investasi aset non keuangan. Sedangkan pada laporan keuangan PT. BIOFARMA hanya
ada arus kas dari aktivitas investasi.
DAFTAR PUSTAKA
http://www.academia.edu/12007113/perbedaan_laporan_keuangan_sektor
_swasta_dan_sektor_publik ( diakses
tanggal 02 Maret 2017 )
http://www.biofarma .co.id ( diakses tanggal 03 Maret 2017 )
